Jakarta — Nilai tukar rupiah anjlok hingga menembus level Rp17.500 per dolar AS pada Selasa (12/5), melampaui posisi terlemah saat pandemi covid-19.
Kurs mata uang Garuda bahkan mendekati titik psikologis yang dianggap rawan bagi pasar keuangan domestik. Pada penutupan perdagangan Selasa (12/5), rupiah berada di level Rp17.529 per dolar AS, melemah 115 poin dibanding perdagangan sebelumnya.
Seberapa gawat kondisi jatuhnya nilai tukar rupiah pada ekonomi Tanah Air?
Meski jatuh ke level Rp17.500, ekonom menilai kondisi saat ini belum bisa disamakan dengan krisis moneter 1998. Fundamental ekonomi RI dinilai masih relatif lebih kuat dibanding periode krisis kala itu.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menilai pelemahan rupiah saat ini memang sudah perlu diwaspadai, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai krisis seperti 1998 karena saat ini fondasi ekonomi RI lebih tahan banting.
“Pelemahan rupiah jelas memberi tekanan besar, namun kondisi fundamental Indonesia masih jauh lebih baik dibanding era krisis: cadangan devisa masih relatif kuat, inflasi terkendali, perbankan stabil, dan pertumbuhan ekonomi masih positif,” ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/5).
Meski begitu, ia mengatakan peluang rupiah menembus level Rp18 ribu per dolar AS tetap terbuka apabila tekanan global semakin memburuk. Faktor terbesar saat ini adalah prospek suku bunga AS, harga minyak mentah dunia yang tinggi, dan keluarnya dana asing dari pasar negara berkembang (emerging markets).
Menurutnya, pelemahan mata uang sebenarnya tidak hanya dialami Indonesia. Sejumlah mata uang Asia lain juga mengalami tekanan besar dalam sepekan terakhir. Won Korea, peso Filipina, rupee India dan beberapa mata uang Asia lain juga anjlok.
Lukman menjelaskan pelemahan rupiah akan berdampak luas terhadap ekonomi domestik karena membuat biaya impor semakin mahal seperti harga beli energi, bahan baku industri hingga pangan. Kenaikan ini ujungnya dapat mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Beban utang luar negeri pemerintah maupun swasta juga meningkat dalam nilai rupiah.
Namun di sisi lain, pelemahan kurs memberi keuntungan bagi eksportir berbasis dolar. Yang diuntungkan di antaranya eksportir batu bara, kelapa sawit (CPO), dan beberapa komoditas lainnya yang transaksinya berbasis dolar.
Sementara, sektor yang paling terpukul adalah industri yang bergantung besar pada impor atau memiliki utang dalam dolar AS.
“Industri penerbangan misalnya menghadapi kenaikan biaya avtur dan leasing pesawat yang mayoritas berbasis dolar. Sektor otomotif, elektronik, farmasi, dan manufaktur juga tertekan karena banyak menggunakan bahan baku impor sehingga biaya produksi meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, perusahaan dengan utang dolar besar juga akan menghadapi kenaikan beban pembayaran cicilan dan bunga. Sebaliknya, sektor berbasis ekspor justru relatif lebih tahan terhadap tekanan kurs.
“Di sisi lain, sektor berbasis ekspor cenderung lebih tahan, bahkan sebagian diuntungkan, karena pendapatan mereka diterima dalam dolar AS,” katanya.
“BI perlu tetap aktif melakukan stabilisasi melalui intervensi di pasar valas dan obligasi, serta menjaga suku bunga tetap kompetitif agar rupiah masih menarik bagi investor,” ujarnya.
Pemerintah juga harus disiplin fiskal dan mengkomunikasikan kebijakan yang jelas sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap kondisi APBN maupun arah kebijakan ekonomi.
“Dalam jangka menengah, Indonesia juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan memperkuat sumber devisa dari ekspor serta investasi asing langsung (FDI), sehingga fundamental rupiah menjadi lebih kuat dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global,” katanya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai level Rp17.500 per dolar AS sudah menjadi alarm serius bagi perekonomian Indonesia. Sebab, secara nominal melampaui titik terlemah saat krisis 1998 maupun pandemi.
“Tetapi konteks hari ini berbeda jauh dengan 1998,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan pada krisis 1998 Indonesia menghadapi tekanan berlapis mulai dari jatuhnya rupiah, kolapsnya sektor perbankan, hingga minimnya cadangan devisa. Sekarang struktur makro jauh lebih kuat.
“Kurs mengambang, cadangan devisa masih relatif besar, sektor perbankan lebih sehat, dan korporasi besar sudah lebih disiplin melakukan hedging,” katanya.
Meski belum masuk kategori krisis sistemik, Yusuf menilai kondisi saat ini sudah memasuki fase lampu kuning yang mendekati merah. Apalagi dalam jangka pendek, ruang pelemahan rupiah memang masih terbuka.
“Kalau tensi geopolitik Timur Tengah terus meningkat, harga minyak bertahan tinggi, The Fed tetap hawkish, dan arus keluar modal asing berlanjut, rupiah bisa bergerak ke area Rp17.500-Rp17.600,” ujarnya.
“Itu menunjukkan adanya domestic risk premium yang melekat pada Indonesia,” katanya.
Menurut Yusuf, pasar melihat sejumlah kerentanan struktural dalam ekonomi domestik, mulai dari tingginya ketergantungan impor bahan baku dan energi hingga melemahnya kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Ditambah lagi, beberapa bulan terakhir muncul persepsi ketidakpastian dari sisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi. Jadi tekanan global sebenarnya hanya membuka kelemahan domestik yang memang belum selesai,” ujarnya.
Yusuf mengatakan dampak pelemahan rupiah akan terasa bertahap ke sektor riil, terutama melalui kenaikan harga barang impor (imported inflation).
“Kombinasi rupiah lemah dan harga minyak tinggi juga menekan ruang fiskal lewat subsidi energi. Dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi, terutama sektor yang bergantung pada impor bahan baku seperti otomotif, elektronik, farmasi, tekstil, dan makanan minuman,” katanya.
Ia menilai UMKM menjadi kelompok paling rentan karena tidak memiliki akses lindung nilai dan modal yang cukup kuat untuk menyerap kenaikan biaya. Kemudian, PMI manufaktur yang mulai mendekati zona kontraksi sebagai sinyal awal tekanan rupiah mulai masuk ke sektor riil.
“Kalau tekanan ini berlangsung lama, efek berikutnya akan masuk ke daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Yusuf.
Dari sisi kebijakan, Yusuf menilai respons pemerintah dan Bank Indonesia harus dilakukan secara simultan dalam jangka pendek maupun panjang.
“Dalam jangka pendek, BI memang perlu tetap agresif menjaga stabilitas lewat intervensi di pasar spot, DNDF, dan pasar offshore. Koordinasi dengan Kemenkeu untuk menjaga pasar SBN juga penting agar tekanan capital outflow tidak makin besar,” katanya.
Namun, menurutnya intervensi pasar hanya bersifat sementara dan bukan solusi utama.
“Yang lebih penting adalah memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi. Pasar ingin melihat disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang konsisten, dan regulasi yang lebih predictable,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Yusuf menilai Indonesia harus memperkuat manufaktur bernilai tambah dan mengurangi ketergantungan impor energi agar rupiah tidak terus rentan terhadap gejolak global.
“Selama Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah dan impor bahan baku industri, rupiah akan terus rentan setiap kali terjadi guncangan global,” katanya.
Sumber: CNN Indonesia